RameNews, Jakarta – Menteri Haji dan Umrah yang baru saja dilantik Presiden Prabowo Subianto, KH. Mochamad Irfan Yusuf Hasyim atau akrab disapa Gus Irfan, langsung jadi sorotan publik.
Bukan hanya karena kementerian yang dipimpinnya baru pertama kali ada di Indonesia, tapi juga karena laporan harta kekayaan yang ia sampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Baca juga: Reshuffle Kabinet Prabowo, Sri Mulyani Diganti, Ada Kementerian Baru
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per 29 Maret 2025, Gus Irfan tercatat memiliki kekayaan total sebesar Rp16,26 miliar.
Dominasi Aset Tanah dan Bangunan
Dari jumlah tersebut, porsi terbesar ada pada enam bidang tanah dan bangunan di Jombang dan Surabaya. Nilainya ditaksir mencapai Rp13,2 miliar. Sebagai cucu pendiri Nahdlatul Ulama (NU), KH. Hasyim Asy’ari, Gus Irfan memang dikenal masih menetap dan beraktivitas di lingkungan pesantren Jombang.
Koleksi Kendaraan: Dari Pajero Sport Hingga Motor Lawas
Tak hanya properti, mantan Ketua Umum Gerakan Muslim Indonesia Raya (GEMIRA) ini juga memiliki beberapa kendaraan:
Mitsubishi Pajero Sport keluaran 2021
Honda Vario tahun 2010
Yamaha Mio tahun 2008
Total nilai kendaraan tersebut mencapai Rp505 juta.
Selain itu, Gus Irfan juga melaporkan harta bergerak lainnya senilai Rp70 juta, serta kas dan setara kas sebesar Rp2,4 miliar.
Menariknya: Nol Utang
Hal yang cukup mencolok dari laporan harta kekayaannya adalah, Gus Irfan tercatat tidak memiliki utang sepeser pun. Artinya, semua kekayaan yang ia miliki murni aset tanpa beban pinjaman.
Kewajiban LHKPN untuk Menteri Baru
KPK menegaskan bahwa Gus Irfan, bersama empat menteri dan satu wakil menteri baru hasil reshuffle, wajib menyampaikan laporan kekayaan terbaru.
“Merujuk pada Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2024, LHKPN wajib disampaikan paling lambat dua bulan sejak pengangkatan ataupun pemberhentian jabatan,” ujar Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK, di Jakarta, Senin (8/9).
Dengan demikian, para pejabat baru itu harus melaporkan harta kekayaan mereka maksimal pada November 2025.
Transparansi Kekayaan di Situs KPK
Budi menambahkan, laporan tersebut akan diverifikasi terlebih dahulu oleh KPK. Jika sudah dinyatakan lengkap, data harta kekayaan pejabat akan dipublikasikan ke situs resmi elhkpn.kpk.go.id
Tonton juga:Â The Conjuring: Last Rites (Membosangkan..)
.
“Publikasi ini sebagai bentuk transparansi atas kepemilikan harta atau aset seorang penyelenggara negara,” tegasnya.
KPK juga membuka layanan pendampingan bagi pejabat baru yang mengalami kesulitan dalam mengisi laporan. Namun, bagi mereka yang sebelumnya sudah menjadi wajib lapor LHKPN (misalnya karena jabatan sebelumnya), cukup melanjutkan laporan periodik pada tahun berjalan.
Catatan
Pelantikan Gus Irfan sebagai Menteri Haji dan Umrah tak hanya menjadi sejarah baru dalam struktur kabinet Indonesia, tapi juga membuka ruang transparansi publik terkait kekayaan pejabat negara. Publik kini menunggu, bagaimana cucu pendiri NU itu mengelola kementerian baru ini, sekaligus menjaga kepercayaan lewat keterbukaan harta kekayaannya. (yans)
2 Komentar