Dedi Mulyadi Minta Program MBG Diaudit Total

RameNews, Jawa Barat – Gubernur Jawa Barat minta program andalan pemerintah pusat, Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto segera diaudit, menyusul serangkaian insiden keracunan makanan yang menimpa siswa!

Dedi Mulyadi tak mau main-main. Ia khawatir tujuan baik program ini—meningkatkan gizi anak—justru berantakan karena salah urus teknis.

4 Poin Krusial yang Bikin Dedi Mulyadi Geram!
Dedi Mulyadi, yang rencananya akan mengundang Kepala MBG Jabar (Senin, 29/9/2025) untuk evaluasi, menyoroti beberapa risiko fatal dalam pengelolaan MBG:

1. Kebersihan Dapur (Audit Higienis)
   “Saya meminta evaluasi dapurnya. Dapurnya higienis atau tidak. Atau bahasa akademiknya, audit,” tegas Dedi di Kota Bandung, Kamis (25/9/2025). Kebersihan dapur adalah kunci utama pencegahan keracunan.
2. Waktu Masak dan Konsumsi Jomplang
   Masalah terbesar adalah rentang waktu masak yang terlalu jauh dari waktu konsumsi. “Kalau dimasak jam 12 malam, kemudian diantar ke siswanya jam 12 siang, waktunya terlalu lama,” katanya. Ini meningkatkan risiko basi dan kontaminasi makanan.
3. Jarak Tempuh Pengiriman Terlalu Jauh
   Dedi meminta dapur MBG ke depan harus dibangun lebih dekat dengan sekolah. Jarak yang jauh dan proses pengiriman yang lama membuat kualitas makanan menurun, apalagi jika masaknya dilakukan dini hari.
4. Kapasitas Dapur Dipaksakan
   Gubernur juga menyoroti dapur yang dipaksakan melayani terlalu banyak porsi, meningkatkan risiko kesalahan dan penurunan kualitas.

Program Prabowo Baik, Tapi Jangan Salah Urus!
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa program MBG adalah inisiatif yang sangat baik dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk meningkatkan nutrisi dan ketahanan anak-anak Indonesia.

Namun, ia khawatir, insiden keracunan bisa menimbulkan trauma pada anak-anak dan membuat mereka enggan makan makanan bergizi yang disediakan.

Baca juga: Tunjangan Sertifikasi Guru Tersendat, Jika Belum Setor ‘Uang Kopi’

Akankah Program MBG Dihentikan Sementara di Jabar?

Terkait kemungkinan penghentian sementara, Dedi menyatakan akan melihat komitmen pelaksana program terlebih dahulu dalam rapat evaluasi mendatang.

“Setelah melihat komitmennya, nanti pemerintah provinsi akan mengambil keputusan,” tutup Dedi.

Gimana menurut kamu? Apakah program sebesar MBG memang harus diaudit ketat agar insiden keracunan tidak terulang? (yans/rri)