RameNews, Jawa Barat – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto kini jadi sorotan tajam. Bukan karena prestasi, tapi karena munculnya serangkaian kasus keracunan makanan di sejumlah sekolah.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pun naik pitam. Ia menegaskan, program sebesar MBG tidak boleh dijalankan asal-asalan karena menyangkut nyawa dan kesehatan anak-anak bangsa.
“Tujuannya bagus, meningkatkan gizi anak. Tapi kalau teknisnya berantakan, itu bisa jadi petaka,” tegas Dedi saat ditemui di Bandung, Kamis (25/9/2025).
“Saya minta evaluasi dapurnya. Dapurnya higienis atau tidak? Itu kuncinya. Kalau dapur kotor, ya jangan heran kalau anak-anak keracunan,” ujarnya.
Ia menegaskan, dapur MBG harus diawasi layaknya dapur industri makanan bersertifikat. Banyak laporan bahwa makanan dimasak dini hari tapi baru sampai ke siswa siang hari.
“Kalau dimasak jam 12 malam, dimakan jam 12 siang itu udah 12 jam. Bagaimana kualitasnya? Bisa basi, bisa tercemar,” kata Dedi dengan nada kecewa.
Ia menegaskan, makanan bergizi seharusnya segar, bukan sekadar gratis. “Idealnya, dapur MBG dibangun dekat dengan sekolah. Kalau pengirimannya lama, kualitas makanan pasti turun,” jelasnya.
Ia juga meminta ke depan agar ada standar nasional jarak maksimal distribusi. “Kalau kapasitasnya cuma bisa seribu porsi, jangan dipaksa dua ribu. Itu bukan efisien, itu sembrono,” katanya.
Baca juga: Tunjangan Sertifikasi Guru Tersendat, Jika Belum Setor ‘Uang Kopi’
Menurutnya, sistem pengawasan harus dibuat lebih profesional dan terukur. Dedi menegaskan, ia mendukung penuh gagasan Presiden Prabowo Subianto tentang MBG, sebuah terobosan untuk memerangi stunting dan kekurangan gizi anak Indonesia. Namun, niat baik harus dijalankan dengan cara yang baik pula.
“Program ini bagus banget. Tapi kalau implementasinya salah, nanti malah anak-anak trauma makan makanan bergizi,” kata Dedi prihatin.
Ia khawatir, insiden keracunan bisa menciptakan efek psikologis jangka panjang bagi siswa, terutama anak SD dan SMP yang menjadi sasaran utama program ini.
Terkait wacana penghentian sementara MBG di Jabar, Dedi menyebut akan menunggu hasil rapat evaluasi bersama tim pelaksana dan Kepala Program MBG Jabar pada Senin (29/9/2025).
“Kita lihat dulu komitmennya. Kalau pelaksana masih sembarangan, ya pemerintah provinsi akan ambil langkah tegas,” ujarnya.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejatinya adalah langkah visioner. Di negara maju, kebijakan serupa terbukti menekan angka stunting dan meningkatkan fokus belajar anak. Namun, yang sering luput di Indonesia adalah detail eksekusi.
Di atas kertas, program ini tampak sempurna. Tapi di lapangan, banyak dapur MBG yang dikelola seadanya, tanpa ahli gizi, tanpa standar penyimpanan makanan, bahkan tanpa pengawasan Dinas Kesehatan.
Ini bukan sekadar soal nasi dan lauk pauk ini soal kredibilitas negara memberi makan anak-anaknya dengan aman. Karena bila makanan gratis justru berujung keracunan, maka kepercayaan publik akan runtuh, dan anak-anak akan belajar satu hal keliru: bahwa gizi bisa berbahaya.
RameNews berpandangan audit bukan sekadar formalitas, tapi bentuk kasih sayang negara pada generasi mudanya. (yans)
3 Komentar