RameNews, Jawa Barat — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM menargetkan tak ada lagi warga Jabar hidup dalam gelap.
Dia menegaskan komitmennya untuk mewujudkan provinsi dengan rasio elektrifikasi 100 persen pada tahun 2025. Ia ingin memastikan seluruh masyarakat, dari perkotaan hingga pelosok desa, dapat menikmati akses listrik tanpa terkecuali.
Meskipun tingkat elektrifikasi Jawa Barat telah mencapai 99,99 persen pada triwulan ketiga tahun 2024, masih terdapat lebih dari 121 ribu rumah tangga yang belum menikmati akses listrik. Kondisi ini menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Jawa Barat, terutama di wilayah pedesaan dan terpencil.
Menurut data resmi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Barat, hingga Desember 2024 tercatat 121.871 rumah tangga yang belum memiliki sambungan listrik. Pemerintah provinsi menilai, upaya pemerataan akses energi menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh daerah.
Melalui program unggulan “Jabar Caang”, Pemprov Jawa Barat terus berupaya memperluas jangkauan listrik ke wilayah yang belum teraliri. Program ini difokuskan pada elektrifikasi pedesaan, dengan target ambisius pada tahun 2025 yakni pemasangan 125.274 sambungan listrik baru, sehingga rasio elektrifikasi di seluruh Jawa Barat dapat mencapai 100 persen.
Selama tahun 2024, Dinas ESDM telah merealisasikan 5.549 sambungan baru melalui program tersebut. Capaian ini menunjukkan progres yang signifikan, meskipun masih ada tantangan dalam hal infrastruktur dan kondisi geografis.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta portal Open Data Jabar, tren kekurangan akses listrik terus mengalami penurunan sejak tahun 2023. Pemerintah daerah memastikan upaya ini akan terus ditingkatkan, agar tidak ada lagi rumah tangga di Jawa Barat yang hidup tanpa penerangan listrik.
Menurut Dedi, pemerataan listrik bukan hanya soal penerangan, melainkan juga bagian dari upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan membuka akses komunikasi di daerah terpencil.
“Kami ingin setiap warga, di manapun mereka tinggal, bisa merasakan manfaat listrik. Ini bukan sekadar proyek infrastruktur, tapi bagian dari pemerataan kesejahteraan,” ujarnya dengan tegas.
Energi Surya untuk Daerah Sulit Dijangkau
Dedi mengungkapkan, masih ada sekitar 450 ribu rumah tangga di Jawa Barat yang belum menikmati sambungan listrik. Sebagian besar berada di kawasan terpencil yang sulit dijangkau jaringan PLN, bahkan ada yang berlokasi di tengah hutan.
Baca juga: Indonesia Surplus 4 Juta Ton Beras
Sebagai solusi, pemerintah provinsi akan memanfaatkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) untuk memenuhi kebutuhan energi di wilayah tersebut.
“Tenaga surya adalah jawaban paling realistis. Ramah lingkungan, efisien, dan tidak membutuhkan jaringan kabel panjang,” jelasnya.
Internet untuk Semua Desa
Selain pemerataan listrik, Pemprov Jabar juga tengah fokus memperluas akses internet hingga ke pelosok desa. Dedi menyebut pihaknya sedang melakukan pendataan terhadap wilayah-wilayah yang masih mengalami blank spot, agar bisa segera ditangani secara tepat.
“Target saya, tahun depan semua desa di Jawa Barat sudah bisa terkoneksi internet. Ini penting untuk pendidikan, ekonomi, dan pelayanan publik,” katanya.
Untuk mempercepat realisasi program tersebut, pemerintah provinsi menggandeng PLN, pemerintah daerah, serta aparatur desa. Program sambungan listrik gratis bagi warga kurang mampu juga akan terus diperluas melalui dua skema utama:
Program percepatan khusus yang akan diformalkan melalui Keputusan Gubernur (Kepgub).
Sebagai bentuk keseriusan, tahun ini Pemprov Jabar menambah anggaran elektrifikasi sebesar Rp 290 miliar dari alokasi sebelumnya.
“Ini bukan proyek biasa. Ini soal keadilan sosial. Semua orang berhak hidup terang,” tegas Dedi.
Data dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menunjukkan, rasio elektrifikasi Jawa Barat telah mencapai 99 persen. Namun, Dedi menilai pekerjaan belum selesai sepenuhnya.
“Selama masih ada keluarga yang belum tersambung listrik, berarti tugas pemerintah belum tuntas. Listrik bukan cuma lampu menyala, tapi simbol kesetaraan,” tutupnya. (yans)
